KEMENAG : "Kita Miskin Data Pendidikan"

PENDIS - "Kita miskin data," demikian dikatakan Menag ketika memberi pengarahan pada Rapat Kerja (Raker) Tahun 2013 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang diikuti 278 peserta yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, dan pejabat struktural Kanwil Kemenag se DKI Jakarta di Bogor, Kamis (25/07) malam.

Untuk itu Menteri Agama Suryadharma Ali meminta seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan problem miskinnya data kelembagaan pendidikan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya sehingga upaya peningkatan kualitas bagi penyelenggaraan program pendidikan bisa dimaksimal.

Menag memberikan penekanan secara khusus kepada program penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam (Pendis) demikian besar tetapi belum terkelola dengan baik hingga belum bisa memberi manfaat luas dan menarik perhatian masyarakat, juga media massa.

"Anggaran di Ditjen Pendis mencapai Rp43 triliun. Sementara di ditjen lain, seperti Bimas Islam, sangat kecil," kata Menag.

Karena itu, Menag meminta agar penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Agama mendapat perhatian serius. "Data harus lengkap dan akurat, jangan sampai tidak diketahui berapa jumlah ruang kelas siswa yang rusak, madrasah mana yang rusak, dimana lokasinya, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran," tegas Menag mengingatkan.

"Selama ini sulit diketahui. Sebabnya, karena kita miskin data," imbuh Menag.

Masalah miskin data ini, lanjut Menag, berlanjut pada mekanisme kerja serabutan dan hanya mementingkan besarnya anggaran. Itu bisa terlihat misalnya, kata Menag, dari kasus bantuan komputer pada madrasah yang tidak mampu mengoperasionalkannya karena terkendala masalah listrik. "Kalau memberi bantuan komputer pada madarasah yang tidak mampu mengoperasikannya, komputer pun disimpan, hanya teronggok di atas meja dipenuhi debu," ungkap Menag.

Ada juga program pengiriman buku kepada madrasah yang tidak memintanya. Ini sangat mencolok. "Kapan gue minta," kata Menag dengan logat Betawi dan disambut tawa hadirin.

Menag sekali lagi meminta agar penyelenggaraan pendidikan mendapat perhatian besar. Sebab, kualitas umat di masa depan tergantung pada pendidikannya. Seluruh warga di Indonesia, termasuk di Jakarta, berhak mendapat pendidikan.

Selain masalah data, Menag meminta agar pemberian bea siswa bagi anak miskin harus dilanjutkan. Demikian pula mengenai tunjangan profesi bagi guru. "Perhatian pemerintah demikian besar, sampai-sampai "kedodoran" utang Rp1,9 triliun, pascasertifikasi guru. Diharapkan dana tersebut sudah terbayar pada 2014.

"Itu di Kemenag, Di Kemendikbud lebih besar lagi, sekitar Rp8 triliun," tutu Menag.

sumberdata : http://emispendis.kemenag.go.id/